Pemberitahuan: Berakhirnya website Satgas REDD+

Sesuai dengan berakhirnya mandat Satgas REDD+ seperti tertuang dalam Keppres No. 5/2013 ini, maka setelah 30 Juni 2013,  website Satgasreddplus.org ini tidak akan dimutakhirkan lagi terhitung sejak tanggal tersebut, dan akan dipindah untuk keperluan selanjutnya.
June 27, 2013

MRV Harus Ada Sistem Subnasional dalam Konteks Indonesia

Para pakar mengatakan bahwa emisi karbon sudah mencapai batas psikologis 400 ppm dan ini berada di ambang batas yang bisa menaikkan temperatur bumi. Hal ini disampaikan oleh Doddy S. Sukadri, pakar lingkungan dari Dewan Nasional …

Read more
June 26, 2013

Jambi dan Kalimantan Timur Sepakat Menata Izin Pemanfaatan Lahan

Penandatanganan kesepakatan bersama dari tingkat gubernur sampai bupati ini menjadi awal perjalanan untuk menata perijinan yang rumit. “Ini acara sangat penting dan pioneering karena pertama kali diadakan kerjasama di tingkatan ini (dari gubernur sampai bupati). …

Read more
June 19, 2013

Emisi GRK Lahan Gambut Bisa Turun 45 Persen

“Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di lahan gambut yang terdegradasi dapat diturunkan hingga 45 persen, melalui perlakuan ameliorant seperti pemberian Pupuk Gambut (Pugam) A, Pugam T dan Pupuk Kandang Ayam (Pukam),” ujar Anang Firmansyah dari …

Read more
June 27, 2013

MRV Harus Ada Sistem Subnasional dalam Konteks Indonesia

June 26, 2013

Jambi dan Kalimantan Timur Sepakat Menata Izin Pemanfaatan Lahan

June 19, 2013

Emisi GRK Lahan Gambut Bisa Turun 45 Persen

Berita Utama

Prev Next
MRV Harus Ada Sistem Subnasional dalam Konteks Indonesia

MRV Harus Ada Sistem Subnasional dalam Konteks Indonesia

Para pakar mengatakan bahwa emisi karbon sudah mencapai batas psikologis 400 ppm dan ini berada di ambang batas yang bisa menaikkan temperatur bumi. Hal ini disampaikan oleh Doddy S. Sukadri, pakar lingkungan dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). “Kita harus melakukan sesuatu untuk menutup kesenjangan emisi yang sudah tinggi,” katanya di hadapan peserta lokakarya yang bertajuk Perspektif Subnasional dalam Pelaksanaan...

 

       Artikel Pilihan

26-06-2013
Jambi dan Kalimantan Timur Sepakat Menata Izin Pemanfaatan Lahan
Jambi dan Kalimantan Timur Sepakat Menata Izin Pemanfaatan Lahan

Penandatanganan kesepakatan bersama dari tingkat gubernur sampai bupati ini menjadi awal perjalanan untuk menata perijinan yang rumit. “Ini acara sangat penting dan pioneering karena pertama kali diadakan kerjasama di tingkatan ini (dari gubernur sampai bupati). Ini hal yang bersejarah,” kata Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+. Hal itu...

Read more
19-06-2013
Emisi GRK Lahan Gambut Bisa Turun 45 Persen
Emisi GRK Lahan Gambut Bisa Turun 45 Persen

“Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di lahan gambut yang terdegradasi dapat diturunkan hingga 45 persen, melalui perlakuan ameliorant seperti pemberian Pupuk Gambut (Pugam) A, Pugam T dan Pupuk Kandang Ayam (Pukam),” ujar Anang Firmansyah dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan Anang ketika memberikan keterangan kepada William Sabandar dari Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan (Satgas) REDD+ yang...

Read more
17-06-2013
Result-Based Payments: Ways and Means
Result-Based Payments: Ways and Means

Satuan Tugas REDD+ baru-baru ini memimpin International Workshop mengenai Ways and Means for Results-Based Payments dengan hasil yang memuaskan. Agus Sari, Ketua Tim Kerja Instrumen Pendanaan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan (Satgas) REDD+ Indonesia, bersama Christina Voigt, Norwegia, diminta oleh Presiden COP (Conference of Parties) untuk menjadi Co-Chairs dari UNFCCC Work Program on REDD+ Financing. Workshop dilangsungkan di Hotel Maritim, Bonn,...

Read more
13-06-2013
Mengakui Hutan Adat dan Masyarakat Adat
Mengakui Hutan Adat dan Masyarakat Adat

“Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi menetapkan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang diakui kepemilikannya atas suatu wilayah. Ini harus kita terjemahkan dengan baik,” kata Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4. Hutan adat kini resmi disahkan menjadi milik komunitas adat, bukan lagi milik negara. Pengakuan ini datang dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat yang membatalkan sejumlah ayat dan pasal yang...

Read more
12-06-2013
Komda REDD+ Kalteng Laksanakan Konsultasi Publik Strada REDD+
Komda REDD+ Kalteng Laksanakan Konsultasi Publik Strada REDD+

Komisi Daerah REDD+ Kalimantan Tengah sedang melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik dokumen Strategi Daerah dan Rencana Aksi REDD+ Kalimantan Tengah (STRADA REDD+). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran sosialisasi dan konsultasi publik STRADA REDD+ oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang pada 12 Februari 2013 di Palangka Raya. Strategi Daerah dan Rencana Aksi REDD+ Kalimantan Tengah ini telah ditetapkan...

Read more
03-06-2013
PIPIB Revisi Keempat: Pemutakhiran Setelah Perpanjangan Moratorium
PIPIB Revisi Keempat: Pemutakhiran Setelah Perpanjangan Moratorium

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB), komponen penting dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut atau lebih dikenal sebagai Moratorium, telah dimutakhirkan untuk keempat kalinya. Dengan berbagai pemutakhiran data dan masukan dari banyak pihak, luas wilayah cakupannya berkurang daripada luasan yang telah ditetapkan dalam revisi ketiga.  Revisi keempat...

Read more
28-05-2013
Metodologi Penghitungan Reference Emission Level REDD+
Metodologi Penghitungan Reference Emission Level REDD+

Reference Emission Level (REL) merupakan angka emisi proyeksi yang diduga pada suatu kurun waktu tertentu yang digunakan sebagai rujukan dalam menentukan  keberhasilan usaha penurunan emisi yang dilakukan pada suatu periode yang ditentukan. REL dalam konteks kegiatan REDD+, yang selanjutnya disebut sebagai REL REDD+, dihitung dan diproyeksikan berdasarkan Panduan Penghitungan REL untuk sektor berbasis lahan yang di publikasikan oleh UN-REDD –...

Read more
23-05-2013
Buku “Di Balik Layar Menuju Sekolah Indonesia” Dirilis
Buku “Di Balik Layar Menuju Sekolah Indonesia” Dirilis

Buku “Di Balik Layar Menuju Sekolah Indonesia” diluncurkan di sela-sela pembukaan Lokakarya Nasional tentang Education for Sustainable Development (ESD) di Jakarta pada 22 Mei 2013. Buku ini ditulis oleh pakar Pendidikan Berkelanjutan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, Aulia Wijiasih.  Saat menerima penyerahan buku secara simbolis, Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4/Ketua Satgas REDD+, mengungkapkan dukungannya atas peluncuran buku  tersebut. “Saya bangga sekali dengan buku...

Read more
23-05-2013
Kuntoro: Tugas Guru Sampaikan REDD+ dengan Mudah
Kuntoro: Tugas Guru Sampaikan REDD+ dengan Mudah

Selama tiga tahun ditugaskan untuk mengetuai Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, Kuntoro Mangkusubroto mengaku belum dapat menerjemahkan apa sesungguhnya REDD+. Hal ini diungkapkan secara ringan di hadapan sekitar 100 tenaga pendidik dari 12 Provinsi, 15 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam acara Lokakarya Nasional tentang Education for Sustainable Development (ESD) dari 22-24 Mei 2013 di Jakarta.  “REDD+, bidang kerja saya selama beberapa tahun...

Read more
22-05-2013
Penegakan Hukum Lingkungan Harus Luar Biasa
Penegakan Hukum Lingkungan Harus Luar Biasa

Penegakan hukum lingkungan harus luar biasa sehingga benar-benar dapat menyelamatkan lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Komisaris Jenderal Sutarman, Kepala Bareskrim Polri, dalam acara Laporan Perkembangan Penanganan Perkara dan Peluncuran Pedoman Penanganan Perkara yang Terkait Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SDA-LH) dengan Pendekatan Multidoor pada 20 Mei 2013 di Jakarta. “Kalau saja semua kasus yang disidik langsung diserahkan ke kejaksaan dan diterima...

Read more
15-05-2013
Presiden Perpanjang Moratorium Melalui Inpres No. 6/2013
Presiden Perpanjang Moratorium Melalui Inpres No. 6/2013

Di tengah desakan berbagai pihak yang peduli lingkungan dan tata kelola hutan di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperpanjang penundaan izin baru pengelolaan hutan melalui Instruksi Presiden No. 6/2013 pada 13 Mei 2013. Menurut informasi yang dilansir laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,  Inpres ini sebagai perpanjangan Inpres No. 10/2011 tentang moratorium yang akan habis masa berlakunya pada 20 Mei 2013. Inpres...

Read more
13-05-2013
Sawit Watch: Moratorium Hutan Harus Diperpanjang
Sawit Watch: Moratorium Hutan Harus Diperpanjang

Sawit Watch menilai bahwa moratorium hutan berdasarkan Instruksi Presiden 10/ 2011 yang berakhir Mei 2013 harus diperpanjang dan diperkuat. Jika diperpanjang, moratorium pun harus diperluas tujuannya. Kebijakan moratorium harus diperkuat di bawah kendali pemerintah pusat melalui peta indikatif penundaan izin baru dari Kementerian Kehutanan. Pernyataan Sawit Watch ini disampaikan pada 13 Mei 2013 di Bogor. Jefri Saragih, Koordinator Sawit Watch, mengatakan,...

Read more
10-05-2013
Mencari Tingkat Rujukan Emisi Nasional yang Kokoh
Mencari Tingkat Rujukan Emisi Nasional yang Kokoh

Proyeksi emisi berbasis lahan Indonesia pada 2020 adalah 1.545 gigaton CO2 ekuivalen (GtCO2eq) atau 52,4 persen dari emisi total. Asumsinya sektor kehutanan dapat menyerap 0,753 GtCO2eq. Angka ini merupakan deklarasi emisi Indonesia di dunia internasional sekaligus menjadi rujukan utama.  Proyeksi emisi ini dikirimkan oleh National Communication (NatCom) dari Indonesia kepada UNFCCC pada 27 Oktober 1999 dan 14 Januari 2011 yang diperbarui...

Read more
08-05-2013
UNDP Indonesia Luncurkan Indeks Tata Kelola Hutan Indonesia
UNDP Indonesia Luncurkan Indeks Tata Kelola Hutan Indonesia

Menjelang dua minggu berakhirnya moratorium hutan pada 20 Mei 2013, Badan Dunia Urusan Pembangunan (UNDP) meluncurkan Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 yang komprehensif untuk Indonesia pada 6 Mei 2013 di Jakarta. Indeks ini menganalisa kondisi tata kelola hutan sekarang dan implikasinya terhadap program Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di Indonesia. Laporan indeks tata kelola hutan...

Read more

PUBLIKASI

Proyek REDD+ Bersama Masyarakat
Informasi Sekber REDD+
April 2013
(Newsletter, 1.0 MB)

 

DVD Booklet
REDD+ Indonesia
Catalyst for Change
(Booklet, 1.2 MB)

 

Strategi Daerah REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah
(Dokumen, 120 MB)

Moving Towards Sustainability
(Booklet, 5.4 MB)

REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+: Sebuah Pengantar
(Booklet, 900 KB)

REDD+ in Indonesia
(Flyer, 3 MB)
(Indonesia)
(English)

Catalyst for Change
(Book, 23.7 MB)

Overview Special Project ex-MRP Central Kalimantan
(Flyer, 2 MB)

 

Laporan Akhir Tahun 2012 Sekretariat Bersama REDD+ Kalimantan Tengah
(E-Book, 7 MB)

Staying the Course Sustainably
AsiaViews
October 2012
(Magazine, 1.9 MB)

 

Bali Ten Years After
AsiaViews
November 2012
(Magazine, 1.2 MB)

 

Life on The Edge
AsiaViews
Desember 2012
(Magazine, 2 MB)

 

Staying the Course Sustainably
AsiaViews
Januari 2013
(Magazine, 1.9 MB)

 

Bali Ten Years After
AsiaViews
Februari 2013
(Magazine, 1.2 MB)

 

Life on The Edge
AsiaViews
Maret 2013
(Magazine, 2 MB)

 

Penegakan Hukum Multidoor
(Factsheet, 900 KB)

 

Executive Summary Pedoman Penanganan Perkara Multidoor Kasus SDA-LH
(Executive Summary, 750 KB)

 

Buku Best Practice Education for Sustainable Development

(Book, 3.3 MB)

 

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan,
Sekber REDD+ Kalimantan Tengah

(Booklet, 6.7 MB)

 

   

Multimedia

Judul: REDD+ Indonesia Moving Beyond Carbon

Judul: REDD+ Indonesia a Catalyst for Change

Strategi dan Rencana Implementasi MRV

Reference Emission Level

Tingkat Emisi Rujukan (Reference Emission Level) Provinsi Kalimantan Tengah

Download 
(PDF, 14.6 MB)
 

Naskah Strategi Nasional REDD+

Download PIPIB Revisi 4


Download peta geodatabase Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan Revisi IV.  PIPIB Rev.4 (47.5 MB); PIPIB Rev.3 (47.3 MB); PIPIB Rev.2 (49 MB); PIPIB Rev.1 (71 MB); PIPIB Rev.0 (104 MB). SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013.

Visualisasi PIPIB Revisi 4 dapat dilihat melalui: www.ukp.go.id/peta-indikatif-penundaan-izin-baru dan webgis.dephut.go.id

Satgas REDD+ Menyapa

"Bagi Indonesia supaya dapat memanifestasikan nilai ekonomi tinggi dari hutan lindungnya, diperlukan upaya untuk mengenali secara cerdas nilai kearifan kuno yang masih dianut oleh masyarakat adat yang masih mengelola hutan dengan lestari dengan melindungi hak-hak mereka atas tanah adat." 

Chandra Kirana,
Ketua Tim Kerja Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak 

Selanjutnya...

REDD+ Support

Kesadaran akan peranan hutan akan menimbulkan rasa berkepentingan yang mendalam. Kita semua dapat menjadi bagian pelestarian hutan di Indonesia, berikan dukungan anda disini Support REDD+ Indonesia

Satgas REDD+
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta 10110, Indonesia. 
Phone +62213500234, +62213522703 Fax. 62212314147 - Site office: Phone +622134835414 Fax. +622134835415
Email: info@satgasreddplus.org 

Video Ekslusif

Wawancara Eksklusif dengan Bapak Emil Salim mengenai REDD+. Video lainnya...