Pemberitahuan: Berakhirnya website Satgas REDD+

Sesuai dengan berakhirnya mandat Satgas REDD+ seperti tertuang dalam Keppres No. 5/2013 ini, maka setelah 30 Juni 2013,  website Satgasreddplus.org ini tidak akan dimutakhirkan lagi terhitung sejak tanggal tersebut, dan akan dipindah untuk keperluan selanjutnya.
A+ A A-

Para pakar mengatakan bahwa emisi karbon sudah mencapai batas psikologis 400 ppm dan ini berada di ambang batas yang bisa menaikkan temperatur bumi. Hal ini disampaikan oleh Doddy S. Sukadri, pakar lingkungan dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). “Kita harus melakukan sesuatu untuk menutup kesenjangan emisi yang sudah tinggi,” katanya di hadapan peserta lokakarya yang bertajuk Perspektif Subnasional dalam Pelaksanaan Program REDD+ dan MRV di Jakarta 24-25 Juni 2013.

Para pakar perubahan iklim dunia menyatakan bahwa jumlah karbon dioksida di atmosfer harus dibatasi hingga 400 ppm agar temperatur bumi hanya naik 2-2,4 derajat Celcius.

Dibandingkan dengan sekarang, tingkat emisi karbon dioksida yang terlepas ke atmosfer sebelum revolusi industri masih berada sekitar 280 ppm yang kemudian meningkat drastis pada abad ini. 

Berkaitan dengan pengukuran emisi karbon tersebut, Doddy juga mengatakan bahwa menentukan referensi level emisi di Indonesia memang agak sulit karena belum ada yang baku baik di tingkat provinsi atau tingkat nasional.  Menurut Doddy, pembahasan tentang pengukuran emisi sarat dengan argumentasi ilmiah. 

Menanggapi hal ini Arief Yuwono, Ketua Tim Kerja MRV Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, mengatakan, “Indonesia memiliki variasi sangat besar. Indonesia dengan latar belakang pengaruh berbeda membawa respon yang berbeda.Tetapi kita sinergikan perbedaan itu menjadi satu sistem yang mengakomodasikan yang ada. Perbedaan deforestasi antar subnasional, dan dirata-rata, ada national approach dengan pendekatan subnasional.”

Menurut Arief, lokakarya ini diadakan untuk membahas peran dan kesiapan sub-nasional dalam pelaksanaan REDD+ dan MRV (Measurement, Reporting, and Verification) di lapangan. Pembelajaran sub-nasional dan inisiatif yang sudah terjadi di lapangan diharapkan akan dapat dibingkai dalam kebijakan daerah. Diskusi ini akan memberikan perspektif pemangku kepentingan di tingkat sub-nasional atau provinsi mengenai implementasi REDD+ dan MRV yang digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan REDD+ ke depan.

Lokakarya ini dihadiri oleh sekitar 50an peserta dari kalangan akademisi, Kementerian Lingkungan Hidup, perwakilan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, DNPI, Badan Informasi Geospasial (BIG), LAPAN, para peneliti, dan wakil pemangku kepentingan dari 11 provinsi mitra proyek REDD+. Mereka berasal dari Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. 

“Hari ini kita exercise citra dari Pare-Pare agar ada standarisasi dalam interpretasi citra. Walaupun ada keragaman yang sangat tinggi, tapi harus ada sistem subnasional dalam konteks Indonesia,”  tegas Arief. 

Dalam pelaksanaan program REDD+ yang berazaskan insentif yang dinilai berdasarkan kinerja (pay for  performance),  sistem  MRV  merupakan  persyaratan  mendasar  dan  utama.    Sistem  MRV bertanggung jawab untuk mengukur, memantau, dan melaporkan tingkat emisi dari waktu ke waktu secara  sahih,  akurat,  menyeluruh,  transparan,  dan  terbuka  untuk  diverifikasi  yang  memungkinkan penilaian kinerja dari REDD+ secara kuantitatif. 

Salah satu mandat Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ adalah mendesain kerangka kerja pengembangan sistem MRV untuk REDD+. Untuk itu Satgas REDD+ telah menyelesaikan sebuah rancangan dokumen Strategi dan Rencana Implementasi MRV REDD+ (SRIM-REDD+). Rancangan dokumen ini pada umumnya menganalisis  berbagai  hal  yang  harus  dimiliki  Indonesia  untuk  melaksanakan  mekanisme  MRV REDD+  secara  ideal  yang  sesuai  dengan  kondisi  Indonesia  dan  langkah-langkah  yang  harus ditempuh dalam mencapainya. Dokumen SRIM-REDD+ ini merupakan dokumen utama yang bersifat terbuka untuk umum, namun dikhususkan pada berbagai pihak yang akan terlibat langsung dalam kegiatan penurunan emisi dari sektor berbasis lahan.  Desain  Sistem  MRV  dalam  dokumen  ini  telah dirancang cukup adaptif.  Sebagai turunan dari dokumen ini, dokumen protokol dan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan MRV untuk REDD+ Indonesia akan diterbitkan secara terpisah.  

Secara khusus Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ telah menghasilkan beberapa output penting, antara lain Dokumen Strategi dan Rencana Implementasi MRV Nasional, Fasilitasi Pembuatan Dokumen Konsep MRV di Kalimantan Tengah, Dokumen Penyusunan Interim RL/REL Kalimantan Tengah, Pilot Activity MRV di Kalimantan Tengah, dan upgrade Stasiun LAPAN Pare-Pare dan Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi.***

Published in Berita Utama

Reference Emission Level (REL) merupakan angka emisi proyeksi yang diduga pada suatu kurun waktu tertentu yang digunakan sebagai rujukan dalam menentukan  keberhasilan usaha penurunan emisi yang dilakukan pada suatu periode yang ditentukan. REL dalam konteks kegiatan REDD+, yang selanjutnya disebut sebagai REL REDD+, dihitung dan diproyeksikan berdasarkan Panduan Penghitungan REL untuk sektor berbasis lahan yang di publikasikan oleh UN-REDD – Indonesia Programme. Dalam pelaksanaan perhitungannya terdapat beberapa penyesuaian yang diperlukan berdasarkan  kesepakatan tim penyusun.

Pada fase awal, REL-REDD+ ditentukan dengan menggunakan metode historical based yang didasarkan pada sejarah emisi di masa lalu. Metode ini adalah yang paling sederhana dan dimungkinkan untuk dilakukan di semua daerah jika ditilik dari ketersediaan data yang ada. Pada fase selanjutnya, metode forward looking dapat dipakai dengan mempertimbangkan kebijakan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP). Walaupun demikian, metode forward looking dengan menggunakan tata ruang belum bisa dilakukan di sejumlah provinsi karena kendala data revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang belum disahkan.

Tahun dasar atau base year yang digunakan adalah data emisi tahun 2000 sampai tahun 2009. Periode waktu ini didasarkan atas pertimbangan bahwa semakin panjang tahun dasar, akan dapat mewakili dinamika transisi hutan. Dalam hal ini, periode sebelum tahun 2000 tidak diikutsertakan karena sebelum tahun tersebut terdapat kejadian non-Business As Usual (BAU) yaitu kerusakan hutan besar-besaran akibat kekacauan politik pada 1997/1998 dan kemarau panjang akibat El-Nino. Pertimbangan selanjutnya, setelah tahun 2009 sudah ada intervensi terhadap sejarah emisi. Beberapa  Demonstration Activity (DA) sudah beroperasi, penegakan hukum untuk kasus illegal llogging sudah mulai berjalan, serta tertundanya penetapan RTRWP/RTRWK.

Data yang digunakan terdiri dari data aktivitas dan data cadangan karbon. Untuk data aktivitas, data penutupan lahan yang telah tersedia di Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan digunakan. Data cadangan karbon menggunakan data yang berasal dari berbagai pihak yang dikompilasikan oleh Sekretariat Rencana Aksi Nasional/Daerah Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK), Bappenas. Data cadangan karbon yang digunakan meliputi cadangan karbon atas permukaan dan emisi yang disebabkan oleh dekomposisi gambut. Dalam penghitungan ini, emisi yang disebabkan oleh kebakaran gambut (peat fire) dan riap (growth sequestration) belum dilibatkan. Perangkat lunak utama yang digunakan dalam penghitungan REL REDD+ meliputi ArcGIS, MS Excel, dan Curve Expert.

Informasi lebih jauh terkait metodologi yang digunakan dapat merujuk pada dokumen panduan REL berbasis lahan dibawah ini:
http://un-redd.or.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=544:petunjuk-teknis-perhitungan-rel-sektor-berbasis-lahan&Itemid=170

Sementara contoh penghitungan REL pada tingkat provinsi dapat merujuk pada dokumen REL Provinsi Kalimantan Tengah. Contoh ini dapat diunduh di: http://www.satgasreddplus.org/download/20121229_Laporan REL_Kalteng_Final.pdf

 

Published in Featured

Proyeksi emisi berbasis lahan Indonesia pada 2020 adalah 1.545 gigaton CO2 ekuivalen (GtCO2eq) atau 52,4 persen dari emisi total. Asumsinya sektor kehutanan dapat menyerap 0,753 GtCO2eq. Angka ini merupakan deklarasi emisi Indonesia di dunia internasional sekaligus menjadi rujukan utama. 

Proyeksi emisi ini dikirimkan oleh National Communication (NatCom) dari Indonesia kepada UNFCCC pada 27 Oktober 1999 dan 14 Januari 2011 yang diperbarui pada 19 Januari 2012. Laporan ini mencantumkan proyeksi emisi Indonesia dari 2000 sampai 2020 yang berbasis lahan. 

Pekerjaan besar untuk menurunkan gas rumah kaca (GRK) nasional  sebesar 26 – 41 persen pada 2020 memerlukan patokan proyeksi emisi tanpa intervensi (atau Business As Usual/BAU) yang jelas. Emisi tanpa intervensi ini juga disebut sebagai Tingkat Emisi Rujukan (Reference Emission Level/REL) digunakan untuk mengukur  kinerja penurunan emisi GRK melalui MRV (Measurement, Reporting, and Verification). REL juga diperlukan untuk mengetahui dan merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target penurunan emisi. 

“Transparansi REL sangat krusial dalam konteks metodologi dan pengumpulan datanya harus didokumentasikan secara komprehensif,” kata Rizaldi Boer, CCROM Institut Pertanian Bogor (IPB), pada acara diskusi mengenai Tingkat Rujukan Emisi Nasional untuk Deforestasi dan Degradasi Hutan yang Kokoh, Disepakati Secara Nasional dan Diakui Secara Internasional di Jakarta pada 8 Mei 2013. 

Rizaldi mempermasalahkan kejelasan REL yang akan dipakai. Menurutnya masalah metodologi perlu fleksibilitas. “Harus disepakati dulu implementasinya apakah berbasis performance dan memakai nasional atau sub nasional. Tapi siapa yang akan menetapkannya?” katanya.

Proyeksi BAU secara eksplisit sudah tercantum dalam Second National Communication (SNC). Tetapi, belum ada keputusan yang jelas tentang angka proyeksi tersebut apakah akan dijadikan acuan secara nasional. Meskipun demikian, angka proyeksi ini menjadi acuan Rencana Aksi Nasional (RAN) GRK untuk mencapai target penurunan emisi nasional. 

Menanggapi hal tersebut, Teddy Ruslono dari Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ mengatakan, “Pendekatan yang fleksibel lebih diperlukan, tergantung pada masing-masing provinsi dan tutupan hutannya.” Menurutnya, pendekatan yang paling banyak dipakai untuk memproyeksikan REL adalah historis daripada pendekatan yang forward-looking.

Metodologi yang dipakai dengan data set yang lebih banyak tentu akan lebih mudah, menurut Ruanda Sugardiman dari Kementerian Kehutanan. “Kementerian Kehutanan akan membuka data set sehingga hasil komunikasi dan transparansi dengan public akan lebih baik,” kata Ruanda sembari menambahkan bahwa data set dari Kementerian Kehutanan akan selesai dikembangkan pada 2014.

Untuk pelaksanaan REDD+, emisi BAU yang sudah dihasilkan di 11 provinsi percontohan sangat penting untuk diketahui. Di 11 provinsi, Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua, perhitungan emisinya sudah mencakup 79 persen tutupan hutan dan hampir 100 persen lahan gambut. Mitigasi emisi hutan dan lahan gambut tersebut telah mewakili hampir 90 persen dari emisi berbasis lahan nasional. Agregat emisi BAU berbasis lahan di 11 provinsi tersebut menghasilkan angka proyeksi 0,56 GtCO2eq pada 2020 yang berbeda dengan proyeksi nasional dari SNC. 

Sementara itu Nirarta Samadi, Ketua Tim Kerja Pemantauan Moratorium Satgas REDD+, mengatakan bahwa semua versi tingkat rujukan emisi (REL) ini harus ditampilkan. “Yang penting adalah bagaimana memahami perbedaan dan mengetahui bagaimana data tersebut dihasilkan,” kata Nirarta.

Nirarta menegaskan bahwa target pengurangan emisi 26/41 persen harus dijadikan acuan utama. “Marilah kita memperkaya data. Semakin kaya data mentahnya, maka semakin baik kalkulasinya. Faktor emisi pun juga akan menjadi dinamis.

Lebih jauh Nirarta mengatakan bahwa REDD memang merupakan hal baru. Dengan adanya pendapat berbeda-beda mengenai instrumennya, maka hal ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap REDD. “Hal ini patut kita syukuri. Karena itu pula, kita sepantasnya memandang diskusi ini sebagai langkah maju untuk membuat REDD+ lebih valid dan terukur,” katanya.***

Presentasi-presentasi dalam acara diskusi ini dapat diunduh melalui:

http://www.satgasreddplus.org/download/RoundtableEmissionLevel-8May.zip (8.3 MB)

 

Published in Featured

Menjelang dua minggu berakhirnya moratorium hutan pada 20 Mei 2013, Badan Dunia Urusan Pembangunan (UNDP) meluncurkan Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 yang komprehensif untuk Indonesia pada 6 Mei 2013 di Jakarta. Indeks ini menganalisa kondisi tata kelola hutan sekarang dan implikasinya terhadap program Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di Indonesia.

Laporan indeks tata kelola hutan Indonesia adalah 2,33 dari skala 1 sampai 5. Perhitungan tersebut merupakan kalkulasi nilai indeks keseluruhan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Indonesia juga merupakan salah satu dari empat negara, Ekuador, Vietnam, dan Nigeria, yang menjadi proyek perintis peluncuran Participatory Governance Assessment (PGA) tentang tata kelola hutan.

“Kami berharap hasil penilaian akan diterjemahkan ke dalam tindakan konkrit untuk memperbaiki tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Ini adalah prasyarat untuk melindungi hutan dan lahan gambut secara efektif dan secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia,” kata Beate Trankmann, Country Director UNDP Indonesia.

Indeks tersebut mencakup 117 indikator yang disepakati untuk mengukur kondisi tata kelola hutan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Ada 10 provinsi yang tercakup dalam laporan ini, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Papua berikut dua kabupaten di setiap provinsi tersebut. Nilai indeks tersebut merupakan agregat indeks rata-rata di tingkat pusat digabungkan dengan rata-rata 10 provinsi dengan kawasan hutan terbesar (2,39) dan indeks rata-rata 20 kabupaten dalam provinsi tersebut (1,8). 

Menanggapi laporan indeks tersebut, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa skor 2,33 tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha keras. “Ini tidak mudah, karena harus melibatkan banyak pemangku kepentingan,” kata Zulkifli. 

Zulkifli menyadari bahwa selama ini Kementerian Kehutanan selalu disorot karena kejelekannya, sementara capaian yang telah diperoleh tidak pernah dilihat. “Kalau ada yang belum baik marilah kita diskusikan. Kami terbuka untuk itu,” katanya sembari menggarisbawahi bahwa masalah seringkali timbul karena pengetahuan masyarakat tentang kawasan hutan yang tidak sama.

Sementara itu Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan bahwa PGA ini merupakan terobosan yang sangat berharga untuk kondisi kehutanan di Indonesia.

Menurut Kuntoro, ada beberapa aspek penting dalam laporan tersebut. Temuan dalam laporan ini mencerminkan tata kelola kehutanan dan lahan di Indonesia. Dengan demikian akan ada banyak pihak yang ikut bertanggung jawab.

Selain itu, pendekatan partisipatif yang digunakan dalam penilaian sangat diminat oleh masyarakat luas. “Masyarakat selalu ingin diajak sehingga mereka dapat memberi masukan sekaligus ‘dimanusiakan’. Dengan demikian mereka akan punya rasa memiliki,” kata Kuntoro.

Hasil penilaian ini akan menjadi baseline ke arah tata kelola lahan, hutan, REDD+. Daerah-daerah akan menjadikan penilaian ini sebagai rujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan REDD+. “Hal ini perlu didiskusikan dengan gubernur, bupati, walikota, karena mereka bertanggung jawab atas perubahan tata kelola hutan dan lahan,” tegas Kuntoro. Ia bahkan berharap agar penilaian yang menjadi satu milestone luar biasa ini dapat dilakukan setiap tahun atau setiap dua tahun.

Mengingat pentingnnya REDD+ sebagai alat pendongkrak kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak, maka diperlukan satu perubahan. “Tata cara yang baku dan cara pikir yang sudah mengakar lama harus diubah demi tata kelola yang baik,” tandas Kuntoro. ***

Unduh Buku Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012

Published in Featured

Laju deforestasi di Indonesia yang mengkawatirkan sudah menarik perhatian dunia. Pada 2011, Kementerian Kehutanan merilis angka 450.000 hektar per tahun sebagai laju deforestasi. Data dasar ini cukup berguna untuk memberikan informasi lain termasuk jumlah luasan hilangnya tutupan hutan primer sebagai bahan penghitungan emisi karbon. Angka ini selanjutnya akan menjadi dasar penting dalam kegiatan pengurangan emsi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

Menurut Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, mungkin angka tersebut benar. Tetapi yang lebih penting menurutnya bukan pada kesimpulan tetapi juga metodologi yang menghasilkan angka tersebut. “Oleh karena itu, tujuan diskusi ini adalah untuk mendapatkan metodologi kelas dunia yang dapat diterima, kokoh, dan transparan,” katanya dalam pembukaan acara diskusi bertajuk “Towards Robust Deforestation Calculation Methodology” di Jakarta pada 7-8 Februari 2013.

UKP4 dan Kementerian Kehutanan mengundang lebih dari 50 pakar kehutanan dan pengamat lingkungan nasional dan internasional dalam acara tersebut. Para pakar itu antara lain datang dari Amerika Serikat, Inggris, Brazil, dan Jepang. Diskusi ini dimaksudkan untuk mengkritisi data Kementerian Kehutanan serta memberi masukan pada metodologi penghitungan angka laju deforestasi yang kokoh dan transparan. Kuntoro menekankan bahwa kekokohan metodologi dan transparansi proses penghitungan laju deforestasi itu sangat penting sehingga hasilnya menjadi informasi yang dipercaya oleh masyarakat luas. Masukan dari diskusi ini penting agar tidak terjadi kerancuan dalam klasifikasi lahan seperti tertera dalam data Kementerian Kehutanan. Selama ini citra satelit Landsat adalah data utama yang digunakan karena kontinuitas ketersediaan datanya dan tingginya resolusi data. Peserta diskusi menyarankan perlunya dipertimbangkan penggunaan jenis data yang berbeda sambil terus menyempurnakan metodologi demi keakuratan hasil perhitungan secara keseluruhan.

Tasso Azevedo, mantan pimpinan Badan Kehutanan Brazil yang juga memiliki tantangan besar dengan pengelolaan Hutan Amazon, mengatakan bahwa selama sembilan tahun mengembangkan sistem pemantauan dan perhitungan laju deforestasi kata kuncinya adalah keterbukaan dan kekonsistenan.  Menurut Azevedo yang terpenting adalah menciptakan proses dimana data tersedia bagi para pengambil keputusan untuk bertindak cepat. Panel diskusi dihadiri oleh ahli-ahli dari Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Pertanian, Kementrian Kehutanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pertanahan Nasional  (BPN), serta peneliti dari berbagai badan penelitian internasional.

Nirarta Samadhi, Deputi V UKP4, mengatakan, “Kita berada di sini hari ini karena emisi landbased di Indonesia. Kita di sini untuk membantu Indonesia menemukan komitmen internalnya. Metode yang Anda gunakan hari ini belum cukup. Perlu satu pendekatan dan inovasi yang baru daripada mencoba memperbaiki pendekatan-pendekatan yang digunakan sekarang.” Menurut Nirarta, jumlah emisi dan angka yang cukup untuk penegakan hukum mudah didapatkan. Tetapi untuk pertanyaan mengenai emisi, yang diperlukan adalah estimasi yang terbaik disertai dengan transparansi dan konsistensi. “Kami perlu sesuatu yang konkret tahun ini termasuk transparansi. UKP4 dan Kementerian Kehutanan akan mengerjakan suatu target yang dapat dilihat yang akan kita komunikasikan tahun ini,” katanya.

Azevedo menambahkan bahwa yang jauh lebih penting adalah bagaimana menyikapi deforestasi itu sendiri, bukan pada benar atau salahnya angka yang dikeluarkan. Namun, ada hal yang jauh lebih penting yang tetap harus diingat. Kuntoro berpesan agar tidak melupakan tujuan besar diskusi ini yaitu pentingnya kepercayaan publik terhadap informasi ini demi tercapainya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. “REDD lingkupnya jauh lebih luas dari sekedar mempertahankan pohon berdiri di hutan. Yang penting menjaga kesejahteraan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan. Merekalah kunci keberhasilan mempertahankan hutan,” ujarnya.***

Published in Featured

Membumikan Konsep MRV dalam Kegiatan REDD+

Saturday, 15 December 2012 00:00

“Setiap proyek yang didanai oleh REDD+ harus dapat diperhitungkan sumbangannya terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut. Untuk itu, setiap kegiatan eks-PLG (Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar) harus dapat diukur dan dilaporkan dalam kerangka MRV yang saat ini sedang dikembangkan,” ungkap Sekretaris Tim Kerja MRV (Measuring, Reporting, and Verification) Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, Arief Darmawan,  dalam pelatihan terintegrasi MRV dan Transparansi Publik bagi pelaksana kegiatan khusus eks-PLG 14 Desember 2012 lalu di Training Center (TC) REDD+ Palangka Raya,  Kalimantan Tengah.

Pelatihan bertajuk “Konsep & Assesment MRV, serta Tranparansi & Akuntabilitas bagi Para Pelaksana Kegiatan Khusus eks-PLG” dilaksanakan selama dua hari, 14-15 Desember 2012. Pelatihan itu diikuti oleh 25 orang peserta dari 7 lembaga pelaksana proyek khusus eks-PLG dan ILO (International Labor Organization). Melalui kegiatan ini diharapkan pelaksana kegiatan dapat menerapkan MRV secara mandiri serta dapat menerapkan prinsip-prinsip safeguards, FPIC, serta transparansi, dan akukuntabilitas.

Arief Darmawan pada kesempatan ini menjelaskan definisi MRV sebagai suatu sistem untuk mengukur, melaporkan dan memverifikasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kinerja REDD+ secara berkala, sahih, akurat, menyeluruh, konsisten, dan transparan.  Sedangkan MRV bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja (performance) pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK melalui REDD+.

Lebih lanjut ia menerangkan, REDD+ merupakan mekanisme insentif penurunan emisi berbasis lahan berdasarkan kinerja yang terukur, terpantau, terlaporkan, dan terverifikasi. Pengukuran terhadap kinerja berdasarkan pada penurunan emisi dari implementasi kegiatan REDD+ kemudian dibandingkan dengan Tingkat Emisi Rujukan atau biasa disebut Reference Emission Level (REL).

Angka penurunan emisi dapat dilihat dengan pengukuran karbon berdasarkan perubahannya. Terdapat 2 pendekatan pengukuran karbon, yaitu pengukuran terhadap karbon di atas tanah (above ground) dan karbon di bawah tanah (below ground). Masing-masing memiliki konsentrasi karbon yang berbeda. Karbon di atas tanah dapat mencapai 50 persen dengan variabel yang diukur seperti biomasa tegakan hutan, biomasa tumbuhan bawah (semak belukar), kayu mati, serasah, dan lain-lain. Sedangkan konsentrasi karbon di bawah tanah dapat mencapai 80 persen, dengan variabel yang diukur berupa biomasa akar pohon, karbon dalam tanah dan gambut. Selain itu juga dijelaskan 2 model teknis pengukuran yaitu pengukuran lapangan/terestis dan pengukuran menggunakan data penginderaan jauh, dan termasuk tujuan dan bentuk pelaporan, validasi dan verifikasi.

Sementara itu, anggota  Tim Kerja MRV Satgas REDD+, Ellyn Damayanti, menjelaskan pentingnya MRV dilaksanakan oleh mitra pelaksana kegiatan khusus eks-PLG. Ia menjelaskan bahwa Proyek Khusus eks-PLG wajib melaksanakan MRV karena merupakan bagian dari pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah. Keberhasilan kegiatan harus dilaporkan untuk diverifikasi sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan capaian keberhasilan REDD+ di Kalimantan Tengah. 

Kegiatan khusus di eks-PLG pada umumnya merupakan dukungan alternatif penghidupan bagi masyarakat, sehingga perangkat MRV disusun untuk keperluan pemantauan kegiatan REDD+ non-karbon. Hal ini terkait dengan penerapan kerangka pengaman (safeguard), manfaat ikutan, pemicu deforestasi serta degradasi hutan dan dan gambut. 

“Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan peserta dapat secara mandiri mengidentifikasi pemicu deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut di areal kegiatannya,” kata Ellyn. Masyarakat juga dapat mengidentifikasi komponen kegiatan termasuk dalam komponen REDD+ yang mana, mengukur secara mandiri kinerja kegiatan dalam keterkaitannya dengan pencapaian penurunan emisi, serta mendokumentasikan seluruh proses kegiatan untuk dilaporkan sehingga dapat diverifikasi.

Peserta pelatihan ini juga mendiskusikan pelaksanaan FPIC serta sepakat untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas selama pelaksanaan proyek. Peserta juga sepakat untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terkait MRV dan melaporkannya ke Sekber REDD+ yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan pada Januari, Februari, dan Maret 2013.

Published in Featured

Citizen Journalism dan REDD+

Tuesday, 30 October 2012 10:19

Pemantauan perubahan hutan dan kerusakan hutan adalah elemen utama pelaksanaan proyek REDD (Reduction of Emission from Deforestation and forest Degradation) maupun REDD+. Pemantauan saat ini dilakukan antara lain dengan menggunakan remote sensing dan data satelit. Tetapi, ada dampak dan perubahan non-fisik yang tidak bisa dipantau menggunakan teknologi satelit, yaitu aspek sosial, ekonomi, detail fisik di lapangan, dan pelaksanaan FPIC (Free Prior Informed Consent) yang merupakan bagian fundamental dalam pelaksanaan REDD+. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan REDD+ menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, menjadi penting pula jika masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan dibekali dengan keterampilan jurnalistik untuk memantau proyek REDD+.

Jurnalistik jika dipahami secara sederhana mengajarkan metode pelaporan yang berorientasi obyektif. Laporan jurnalistik membedakan fakta dan opini. Laporan itu harus didukung dengan data yang bisa diverifikasi. Berdasarkan prasyarat tersebut, laporan jurnalistik diharapkan dapat menghasilkan gambaran situasi yang obyektif dan berimbang karena substansi dan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil kerja jurnalistik dapat dipercaya banyak pihak sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan.

Dalam perkembangannya kerja jurnalistik tidak selalu berpihak kepada kepentingan warga, karena organisasi media telah berkembang jadi industri yang hanya menyasar segmen masyarakat tertentu. Karena itulah kemudian berkembang jurnalisme warga (citizen journalism), yaitu satu aliran jurnalisme yang menempatkan warga tidak hanya sebagai sumber berita tapi pencari berita itu sendiri. Karena warga diposisikan sebagai pencari berita maka kepentingan warga pun dapat disuarakan secara langsung.

Alasan inilah mendasari Satgas REDD+ untuk mendukung pelaksanaan pelatihan jurnalisme warga bagi anggota AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di Kalimantan Tengah. Dalam pelatihan, peserta dikenalkan dengan media arus utama, citizen journalism atau jurnalisme warga atau jurnalisme rakyat, media pelaporan, cara melaporkan, dasar-dasar pengetahuan jurnalistik bagi anggota komunitas (adat dan warga sekitar hutan) sehingga dapat melaporkan apa yang mereka temukan terkait pelaksanaan REDD+ di sekitar wilayah tinggal mereka.

Demi alasan praktis, pelaporan dalam upaya memantau REDD+ dapat dilakukan dengan telepon selular yang relatif telah menyentuh kalangan masyarakat akar rumput. Telepon selular bisa dimanfaatkan sebagai piranti untuk penyebaran informasi ke masyarakat di seputar wilayah proyek kegiatan. Ke depan, dengan telepon seluler yang lebih baik, tidak hanya aktivitas atau dampak dari aktivitas REDD+ di sekitar wilayah tinggal masyarakat yang dapat dilaporkan, tapi juga materi REDD+ lainnya, seperti koordinat, pemantauan karbon, dan sebagainya, sebagai penunjang aktivitas MRV dalam REDD+. Telepon selular pada akhirnya dapat difungsikan sebagai alat pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan REDD+.

Selain materi pengenalan jurnalistik umum dan jurnalistik warga, para peserta juga diperkenalkan dengan dasar-dasar FPIC dan substansi REDD+ sendiri. Dalam hal ini pemateri pelatihan adalah Harry Surjadi, seorang jurnalis senior bidang lingkungan, yang dibantu oleh Alim, jurnalis dari Ruai TV Kalimantan Barat, dan Alfianus (Rinting) anggota AMAN Kalimantan Tengah yang telah mengikuti pelatihan FPIC yang diselenggarakan oleh Satgas REDD+ bersama RECOFTC.

Pelatihan citizen journalism hasil kerjasama Satgas REDD+ dengan AMAN Kalimantan Tengah ini menyasar setidaknya 100 peserta yang dibagi ke dalam 5 kali pelatihan dan 1 kali seminar pengenalan. Secara rinci, rangkaian pelatihan dan seminar tersebut dipaparkan sebagai berikut:

- Pelatihan pertama di Palangkaraya, pada 30-31 Agustus dengan peserta 40 orang perwakilan dari empat wilayah: kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan Gunung Mas.

- Seminar Nasional “Mengenalkan Jurnalisme Warga Kepada AMAN” di Jakarta pada 6 September, diikuti oleh 50 orang perwakilan dari pengurus AMAN seluruh Indonesia, perwakilan CIFOR, perwakilan kedutaan Norwegia dan media.

- Pelatihan kedua di Buntok, Barito Selatan pada 18-19 September, diikuti 20 peserta perwakilan dari Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, dan Barito Utara.

- Pelatihan ketiga di Sampit, pada 8-9 Oktober, diikuti lebih dari 20 peserta.

- Pelatihan keempat diadakan di Lamandau, pada 11-12 Oktober, dengan peserta 20 orang.

- Pelatihan terakhir akan diadakan di Muara Teweh pada tanggal 29-30 Oktober, dengan jumlah peserta 20 orang.

Setelah pelatihan di Muara Teweh selesai, AMAN Kalimantan Tengah secara intensif segera akan menggerakkan para alumni pelatihan untuk mulai melakukan peliputan dan mengirimkan laporannya ke pengurus AMAN. Melalui perangkat yang ada, laporan-laporan tersebut akan diolah dan disebarluaskan kepada para pihak yang relevan dan berwenang. Melalui penyebarluasan informasi ini, berita dan laporan terkait tata kelola hutan di Kalimantan Tengah diharapkan akan mendapatkan perhatian dan tanggapan yang cepat dan memadai. Mereka ingin agar laporan dari peserta pelatihan ini bisa memiliki multiplier effect. Mereka bahkan berencana menghimpun dan menaruh laporan mereka ke media-media utama yang populer di kawasan Kalimantan Tengah atau media nasional di Jakarta.
 
Selain dengan AMAN Kalimantan Tengah, pelatihan citizen journalism juga akan melibatkan PNPM Mandiri. Pelatihan dengan PNPM Mandiri akan dilakukan pada 5-6 November dan 8-9 November di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

 

Published in Featured

Hampir dua tahun setelah ditandatanganinya Letter of Intent antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia, 26 Mei 2010, pemerintah Norwegia mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk menindaklanjuti kerjasama dalam bidang perubahan iklim dan kehutanan. Kunjungan seminggu ini dipimpin oleh Direktur Jenderal dan Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim Norwegia, Hans Brattskar, yang didampingi Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Eivind Homme, beserta staf dari International Climate and Forest Initiative Norwegia. Delegasi ini ingin mempelajari perkembangan terkini mengenai program REDD+ sekaligus mengunjungi Kabupaten Mamberamo, Papua.

Published in Featured

Utusan Khusus Internasional Norwegia untuk Perubahan Iklim, Hans Brattskar, bersama delegasi lainnya berkunjung ke Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ dalam kerangka kerjasama bilateral Indonesia Norwegia untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui program REDD+. Kunjungan tersebut juga didampingi oleh Duta Besar untuk Indonesia, Eivind Homme.

Published in Featured

Kelompok Kerja Satuan Tugas REDD+ Indonesia untuk Monitoring Moratorium,  8 Maret lalu, mengadakan  Lokakarya  Nasional  Penyempurnaan  Tata  Kelola  Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dalam Kerangka Instruksi Presiden 10/2011.  Isi dari Inpres  10/2011  adalah tentang Penundaan  Penerbitan  Izin  Baru  dan penyempurnaan  Tata  Kelola  Hutan  Alam  Primer  dan  Lahan  Gambut,  lebih  dikenal  dengan  Inpres moratorium.  Seperti ditunjukkan namanya, Inpres tersebut bertujuan untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan gambut agar bisa menyumbang pada penurunan emisi karbon global.

Published in Featured

Strategi dan Rencana Implementasi MRV

Reference Emission Level

Tingkat Emisi Rujukan (Reference Emission Level) Provinsi Kalimantan Tengah

Download 
(PDF, 14.6 MB)
 

Naskah Strategi Nasional REDD+

Download PIPIB Revisi 4


Download peta geodatabase Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan Revisi IV.  PIPIB Rev.4 (47.5 MB); PIPIB Rev.3 (47.3 MB); PIPIB Rev.2 (49 MB); PIPIB Rev.1 (71 MB); PIPIB Rev.0 (104 MB). SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013.

Visualisasi PIPIB Revisi 4 dapat dilihat melalui: www.ukp.go.id/peta-indikatif-penundaan-izin-baru dan webgis.dephut.go.id

Satgas REDD+ Menyapa

"Bagi Indonesia supaya dapat memanifestasikan nilai ekonomi tinggi dari hutan lindungnya, diperlukan upaya untuk mengenali secara cerdas nilai kearifan kuno yang masih dianut oleh masyarakat adat yang masih mengelola hutan dengan lestari dengan melindungi hak-hak mereka atas tanah adat." 

Chandra Kirana,
Ketua Tim Kerja Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak 

Selanjutnya...

REDD+ Support

Kesadaran akan peranan hutan akan menimbulkan rasa berkepentingan yang mendalam. Kita semua dapat menjadi bagian pelestarian hutan di Indonesia, berikan dukungan anda disini Support REDD+ Indonesia

Satgas REDD+
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta 10110, Indonesia. 
Phone +62213500234, +62213522703 Fax. 62212314147 - Site office: Phone +622134835414 Fax. +622134835415
Email: info@satgasreddplus.org 

Video Ekslusif

Wawancara Eksklusif dengan Bapak Emil Salim mengenai REDD+. Video lainnya...