Pemberitahuan: Berakhirnya website Satgas REDD+

Sesuai dengan berakhirnya mandat Satgas REDD+ seperti tertuang dalam Keppres No. 5/2013 ini, maka setelah 30 Juni 2013,  website Satgasreddplus.org ini tidak akan dimutakhirkan lagi terhitung sejak tanggal tersebut, dan akan dipindah untuk keperluan selanjutnya.
A+ A A-

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB), komponen penting dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut atau lebih dikenal sebagai Moratorium, telah dimutakhirkan untuk keempat kalinya. Dengan berbagai pemutakhiran data dan masukan dari banyak pihak, luas wilayah cakupannya berkurang daripada luasan yang telah ditetapkan dalam revisi ketiga. 

Revisi keempat PIPIB ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013 (tentang PIPIB Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain Revisi IV) pada 16 Mei 2013. Peta berskala 1:250.000  yang dilampirkan dalam SK ini menunjukkan besarnya wilayah yang tercakup dalam revisi keempat, yaitu 64.677.029 hektar, atau berkurang 119.208 hektar dari PIPIB revisi ketiga (64.796.237 hektar). 

Peta Indikatif ini direvisi setiap enam bulan sekali melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan PIPIB. Tim ini beranggotakan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan UKP-PPP serta masukan dari para pihak terkait lainnya. Dengan terbitnya SK ini, maka kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota wajib berpedoman pada lampiran PIPPIB hasil revisi keempat ini dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru.

Ketua Kelompok Kerja Monitoring Moratorium Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan (Satgas) REDD+, Tjokorda Nirarta Samadhi, menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi karena beberapa factor, antara lain karena perubahan tata ruang, serta pemutakhiran data dan informasi mengenai tutupan lahan terkini. “Walau belum semua provinsi menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayahnya, terus dimutakhirkannya data dan informasi ini ke dalam PIPIB adalah perkembangkan positif menuju Satu Peta Indonesia,” jelas Nirarta. 

Pengurangan luasan wilayah PIPIB dalam revisi keempat ini terjadi setelah dilakukannya pemutakhiran data tata ruang wilayah dan laporan hasil survei lahan gambut. Sedangkan penambahan cakupan wilayah dalam PIPIB revisi terakhir ini terjadi setelah menyertakan informasi mengenai perkembangan data pemanfaatan, penggunaan dan perubahan peruntukan Kawasan Hutan (yang terbit sebelum dikeluarkannya Inpres 10/2011), termasuk ijin yang habis masa berlakunya, perkembangan data izin lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU).

Pemutakhiran terakhir ini dibuat atas dasar hasil pembahasan tim teknis pelaksana yang terdiri dari lima Kementerian/Lembaga (K/L), yakni Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).(4) 

Inpres No. 10/2011  yang berakhir pada Mei 2013 telah dilanjutkan oleh Inpres No. 6/2013 dengan isi serupa, tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kedua Inpres ini bertujuan memberikan kesempatan bagi Kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan selama jangka waktu tertentu. 

SK dan PIPIB revisi keempat ini dapat diunduh secara lengkap melalui situs kementerian kehutanan (www.dephut.go.id).

Published in Featured

Di tengah desakan berbagai pihak yang peduli lingkungan dan tata kelola hutan di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperpanjang penundaan izin baru pengelolaan hutan melalui Instruksi Presiden No. 6/2013 pada 13 Mei 2013. Menurut informasi yang dilansir laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,  Inpres ini sebagai perpanjangan Inpres No. 10/2011 tentang moratorium yang akan habis masa berlakunya pada 20 Mei 2013.

Inpres terbaru ini dimaksudkan untuk menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Penundaan pemberian izin baru terhadap hutan primer dan lahan gambut di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi ini akan berlaku selama dua tahun terhitung sejak Inpres ini dikeluarkan (diktum kelima Inpres No. 6/2013).

Presiden menegaskan penundaan izin baru juga berlaku di area penggunaan lain seperti tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB).  Inpres tersebut ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Ketua Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.

Diktum kedua  Inpres No. 6/2013 berbunyi: “Penundaan pemberian izin baru berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; pelaksanaan pembangunan yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan debu; perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin usahanya masih berlaku; dan restorasi ekosistem.”

Presiden memerintahkan Menteri Kehutanan agar melanjutkan  penundaan penerbitan izin baru di areal tersebut. Kementerian ini juga harus meneruskan penyempurnaan kebijakan tata kelola izin pinjam pakai, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

Menteri Kehutanan juga harus mengelola hutan kritis dengan efektif sambil tetap memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik. Caranya dapat dilakukan dengan restorasi ekosistem, revisi terhadap PIPIB setiap enam bulan, serta menetapkan PIPIB untuk hutan primer dan lahan gambut di kawasan hutan yang telah direvisi.

Sementara itu, Presiden juga memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup untuk mmengurangi emisi dari hutan dan lahan gambut melalui tata kelola dan izin lingkungan yang baik dalam kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan gambut seperti disebutkan dalam PIPIB.  

Sementara itu, sesuai arahan Presiden Menteri Dalam Negeri juga harus membina dan mengawasi gubernur dan bupati/walikota selama pelaksanaan Inpres No. 6/2013 ini. Secara tegas Presiden menginstruksikan para gubernur, bupati, dan walikota untuk menunda penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain sesuai dengan PIPIB.

Kepala BPN juga diminta Presiden untuk melanjutkan penundaan penerbitan hak-hak atas tanah seperti hak guna usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain, sesuai dengan PIPIB. Selain itu, Kepala BIG juga diperintahkan agar melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai PIPIB di kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap enam bulan. Pembaharuan ini dilakukan melalui kerjasama yang melibatkan Menteri Kehutanan, Kepala BPN, Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.

Dalam hal ini, Presiden meminta Menteri Kehutanan untuk melaporkan pelaksanaan Inpres setiap enam bulan atau setiap waktu jika diperlukan. Sementara itu, Kepala UKP4 dan Ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melakukan tugas khusus di bidang REDD+ diminta untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan Inpres tersebut kepada Presiden.

Secara terpisah Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4 dan Ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, mengatakan bahwa moratorium penerbitan izin baru di hutan primer dan lahan gambut benar-benar memberikan momentum untuk transparansi, partisipasi, dan inovasi. Hampir semua pihak menyepakati perpanjangan moratorium ini. “Hal ini diperlukan tidak hanya untuk melindungi hutan dan lahan gambut, tetapi juga untuk mempertahankan momentum cara kerja yang kolaboratif dan inovatif di kalangan pejabat pemerintah.” ***

Unduh Instruksi Presiden No. 6/2013

Published in Featured

Masa berlaku Inpres No. 10/2011 tentang Moratorium Kehutanan akan berakhir pada 20 Mei 2013. Banyak pihak mulai menyerukan keberlanjutan kebijakan moratorium ini. “Kita berharap bahwa moratorium ini akan dilanjutkan untuk mengurangi laju deforestasi,” kata Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup, pada lokakarya nasional yang diselenggarakan oleh Badan Dunia untuk Koordinasi REDD+ (UNORCID) dan Badan Dunia Urusan Pembangunan (UNDP) pada 1 Mei 2013 di Jakarta.

Balthasar mengungkapkan pentingnya kelanjutan moratorium ini demi menyelamatkan sekitar 64 juta hektar hutan yang masih tersisa di Indonesia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ dan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). “Saya kira semua orang yang hadir di sini pun sepakat jika moratorium diperpanjang maka akan bermanfaat mengurangi dampak negatif yang ada,” katanya.

Berbicara mengenai penyelamatan hutan dan lahan gambut, menurut Kuntoro, yang diperlukan adalah sebuah peta otoritatif yang disepakati oleh semua kementerian dan lembaga. Maka sejak 2011, kementerian dan lembaga berkolaborasi untuk mengembangkan peta moratorium yang digunakan untuk menunda pemberian ijin baru. “Ini merupakan cara kerja kolaborasi pemerintah yang perlu ditiru sebagai sebuah budaya baru. Dengan moratorium, budaya ini dapat terus berlangsung,” ungkap Kuntoro.

Sekalipun sudah berjalan dua tahun dan sudah ada banyak capaian, tetapi diakuinya masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Sistem perijinan dan sistem basis data pun belum terintegrasi. “Jeda yang diberikan moratorium akan memberi kita lebih banyak waktu untuk mengembangkan sistem tata kelola hutan dan lahan gambut yang terintegrasi. Disamping itu, moratorium memberi momentum untuk menjalankan Gerakan One Map untuk menciptakan peta tunggal yang terpercaya dan otoritatif,” katanya.

Semua masalah yang timbul di sektor kehutanan dan lahan gambut berasal dari ketidakjelasan tata batas hutan. Saat ini tata batas yang sudah jelas baru 14 persen. “Moratorium memberikan ruang bernapas yang diperlukan oleh Kementerian Kehutanan untuk mempercepat upaya kejelasan hutan ini. Upaya ini sudah didukung oleh 11 kementerian dan lembaga termasuk KPK,” kata Kuntoro.

Goodwill Ambassador dari Badan Dunia untuk Program Lingkungan (UNEP) Pavan Sukhdev mengatakan bahwa ruang bernapas dari moratorium ini akan membuat Indonesia mampu menggali lebih banyak cara untuk pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya sekedar dengan menghabiskan sumber daya tetapi juga capaian produktif yang makin maju.”

Karena itu, Kuntoro menegaskan bahwa perijinan konsesi harus lebih terbuka untuk menghindari konflik, tumpang tindih, korupsi, dan pelanggaran lainnya. Upaya ini harus dibarengi pula dengan perbaikan prosedur dan mekanisme perijinan.

“Hampir setiap orang setuju bahwa moratorium perlu diperpanjang. Ini diperlukan tidak hanya untuk melindungi hutan dan lahan gambut, tetapi untuk menjaga momentum kerjasama yang kolaboratif dan inovatif di kalangan para pejabat pemerintah,” kata Kuntoro.

Pernyataan ini makin ditegaskan oleh Joar Strand, perwakilan Kedutaan Norwegia untuk Indonesia, yang mendukung moratorium ini. “Moratorium ini bukan menjadi tujuan, melainkan sarana untuk memperbaiki tata kelola melalui data, regulasi, dan koordinasi yang lebih baik,” kata Joar.***

Published in Featured

Moratorium telah memberikan momentum untuk transparansi, partisipasi dan inovasi dalam tata kelola hutan dan lahan gambut. “Hampir semua pihak sepakat moratorium perlu diperpanjang tidak hanya karena ia mendorong transparansi dan partisipasi tapi karena ia juga memunculkan kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga pemerintah dan termasuk pula dengan masyarakat,” kata  Tjokorda Nirarta Samadi, Ketua Tim Kerja Pemantauan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, dalam acara lokakarya bertema “Indonesia Moratorium 2011-2013: What’s Next?” yang diselenggarakan oleh Wild Resources Institute (WRI) dan Puter Indonesia  di Jakarta 6 Mei 2013.

Moratorium memberi waktu untuk membangun sistem informasi hutan dan lahan gambut yang terintegrasi, sehingga dapat digunakan dalam membuat perencanaan dan tata kelola yang lebih baik, lebih konsisten, dan efisien.

Selama dua tahun, moratorium telah mengubah tata kelola hutan dan lahan gambut. Tetapi hal ini belum bisa dikatakan berhasil. Perijinan belum terintegrasi secara horizontal antar kementerian dan kelembagaan dan secara vertikal antara pusat dan daerah. Hal ini mengakibatkan munculnya konflik tenurial dan hilangnya hutan dan lahan gambut. “Bila moratorium tak berlanjut sehari saja, ijin yang bermasalah bisa keluar,” kata Nirarta.

Menurut Nirarta, transparansi yang mulai terbangun dalam moratorium belum cukup. Konsesi izin perlu dibuka kepada publik, karena moratorium dimaksudkan untuk mengubah cara memperlakukan hutan dan lahan gambut, sekaligus memastikan perlindungan hutan dan lahan gambut. Hal ini dilakukan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat lokal. “Lebih penting lagi moratorium harus dipandang sebagai instrumen reformasi birokrasi dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut,” tandas Nirarta di hadapan lebih dari 50 peserta lokakarya.

Setelah hampir dua tahun dilaksanakan, moratorium menghasilkan 30 rencana aksi di bawah tanggung jawab Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Informasi Geospasial. Moratorium juga telah memberi ruang bagi Kementerian Kehutanan untuk mempercepat penetapan batas kawasan hutan bersama 11 Instansi negara lainnnya termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Telah banyak upaya yang dilakukan dalam periode moratorium ini. Kementerian dan instansi bekerjasama mengembangkan standar, pendekatan, dan metodologi baru untuk menghasilkan kebijakan yang dibuka kepada publik. Lembaga Swadaya Masyarakat terlibat aktif dalam verifikasi daerah moratorium dan meneliti metode pemetaannya.

Nirarta mengakui bahwa ini merupakan sejarah pertama ketika berbagai kementerian dan lembaga bekerjasama dan berbagi data membangun Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) sebagai referensi tunggal. “Kerja kolaboratif ini perlu diduplikasi,” katanya.

Pertama kali pula dalam sejarah, pemerintah membagi peta digital yang bisa diakses semua pihak dari seluruh dunia. Masyarakat sipil sekarang dengan gampang dapat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan di bidang peta digital. Contoh partisipasi adalah masukan dari Geospatial Information System (GIS) Online yang mengusulkan untuk memasukkan sebuah kawasan di Sulawesi agar masuk ke dalam PIPIB.

Sementara itu, Christian Bob Purba, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, mengatakan bahwa yang jauh lebih mendasar adalah moratorium yang berbasis capaian. Ia sepakat bahwa moratorium harus diperpanjang, tetapi menurutnya, perpanjangan itu bukan didasarkan pada waktu.

Wahyudi Wardojo, Penasihat Senior the Nature Conservancy, mengatakan bahwa ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan pada isu moratorium. Pertama, masalah pemahaman tentang moratorium di masyarakat yang kurang. Harus diakui bahwa tidak semua orang mengerti makna moratorium sehingga akan sulit melaksanakan moratorium tersebut.

“Kedua, karena pemahaman masyarakat yang kurang ini maka tidak mengherankan kalau political will yang seharusnya diambil pun kurang terlihat,” kata Wahyudi. 

Ketiga, masalah kepemimpinan  juga menjadi isu penting. Menurutnya, kepemimpinan yang kurang kuat akan berpaengaruh pada dampak pemberlakuan moratorium ini.

Namun demikian, sebagian besar peserta forum diskusi menyepakati perpanjangan moratorium yang akan habis masa berlakunya pada Mei 2013 ini. Menurut Nirarta, seandainya moratorium jadi diperpanjang, toh sudah cukup jelas apa saja yang perlu dikerjakan nantinya.

“Kami telah mempersiapkan hampir sebagian besar kebijakan yang dibutuhkan untuk melanjutkan upaya yang dirintis moratorium. Sehingga, moratorium diperpanjang atau tidak, momentumnya tidak akan hilang,” tegas Nirarta sembari mengambil contoh tentang PIPIB  yang akan dilanjutkan dengan One Map Movement.***

Published in Featured

Menjelang dua minggu berakhirnya moratorium hutan pada 20 Mei 2013, Badan Dunia Urusan Pembangunan (UNDP) meluncurkan Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 yang komprehensif untuk Indonesia pada 6 Mei 2013 di Jakarta. Indeks ini menganalisa kondisi tata kelola hutan sekarang dan implikasinya terhadap program Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di Indonesia.

Laporan indeks tata kelola hutan Indonesia adalah 2,33 dari skala 1 sampai 5. Perhitungan tersebut merupakan kalkulasi nilai indeks keseluruhan tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Indonesia juga merupakan salah satu dari empat negara, Ekuador, Vietnam, dan Nigeria, yang menjadi proyek perintis peluncuran Participatory Governance Assessment (PGA) tentang tata kelola hutan.

“Kami berharap hasil penilaian akan diterjemahkan ke dalam tindakan konkrit untuk memperbaiki tata kelola hutan, lahan, dan REDD+. Ini adalah prasyarat untuk melindungi hutan dan lahan gambut secara efektif dan secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia,” kata Beate Trankmann, Country Director UNDP Indonesia.

Indeks tersebut mencakup 117 indikator yang disepakati untuk mengukur kondisi tata kelola hutan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Ada 10 provinsi yang tercakup dalam laporan ini, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Papua berikut dua kabupaten di setiap provinsi tersebut. Nilai indeks tersebut merupakan agregat indeks rata-rata di tingkat pusat digabungkan dengan rata-rata 10 provinsi dengan kawasan hutan terbesar (2,39) dan indeks rata-rata 20 kabupaten dalam provinsi tersebut (1,8). 

Menanggapi laporan indeks tersebut, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa skor 2,33 tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha keras. “Ini tidak mudah, karena harus melibatkan banyak pemangku kepentingan,” kata Zulkifli. 

Zulkifli menyadari bahwa selama ini Kementerian Kehutanan selalu disorot karena kejelekannya, sementara capaian yang telah diperoleh tidak pernah dilihat. “Kalau ada yang belum baik marilah kita diskusikan. Kami terbuka untuk itu,” katanya sembari menggarisbawahi bahwa masalah seringkali timbul karena pengetahuan masyarakat tentang kawasan hutan yang tidak sama.

Sementara itu Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan bahwa PGA ini merupakan terobosan yang sangat berharga untuk kondisi kehutanan di Indonesia.

Menurut Kuntoro, ada beberapa aspek penting dalam laporan tersebut. Temuan dalam laporan ini mencerminkan tata kelola kehutanan dan lahan di Indonesia. Dengan demikian akan ada banyak pihak yang ikut bertanggung jawab.

Selain itu, pendekatan partisipatif yang digunakan dalam penilaian sangat diminat oleh masyarakat luas. “Masyarakat selalu ingin diajak sehingga mereka dapat memberi masukan sekaligus ‘dimanusiakan’. Dengan demikian mereka akan punya rasa memiliki,” kata Kuntoro.

Hasil penilaian ini akan menjadi baseline ke arah tata kelola lahan, hutan, REDD+. Daerah-daerah akan menjadikan penilaian ini sebagai rujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan REDD+. “Hal ini perlu didiskusikan dengan gubernur, bupati, walikota, karena mereka bertanggung jawab atas perubahan tata kelola hutan dan lahan,” tegas Kuntoro. Ia bahkan berharap agar penilaian yang menjadi satu milestone luar biasa ini dapat dilakukan setiap tahun atau setiap dua tahun.

Mengingat pentingnnya REDD+ sebagai alat pendongkrak kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak, maka diperlukan satu perubahan. “Tata cara yang baku dan cara pikir yang sudah mengakar lama harus diubah demi tata kelola yang baik,” tandas Kuntoro. ***

Unduh Buku Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012

Published in Featured

Moratorium Perlu Kepemimpinan yang Kuat

Thursday, 25 April 2013 00:00

Untuk melindungi hutan lindung dan hutan konservasi moratorium bukan saja harus diperpanjang, tetapi harus dibikin permanen yang dilandasi undang-undang, bukan sekedar Instruksi Presiden (Inpres).

Pernyataan ini disampaikan oleh Tungkot Sipayung dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam Seminar Nasional “Moratorium Hutan untuk Masa Depan Indonesia” yang diselenggarakan Kemitraan dan Yayasan Perspektif Baru di Jakarta 23 April 2013.

“Untuk kelestarian lingkungan hidup, hutan primer yang ada di Indonesia, yaitu hutan lindung dan hutan konservasi harus dipertahankan dan tidak boleh dikonversi,” tegas Tungkot.

Tungkot menemukan titik temu bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat bersinergi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan termasuk REDD+. “Demi mencapai pembangunan berkelanjutan, pembangunan lingkungan dan ekonmi harus berjalan bersama,” kata Tungkot. 

Seminar ini diadakan sebagai refleksi atas moratorium penundaan izin baru terkait hutan yang sudah berjalan dua tahun yang berakhir pada 20 Mei 2013. Hingga kini presiden belum memastikan keberlanjutan moratorium seperti tertuang dalam Inpres No. 10/2011. 

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto. “Moratorium tata kelola harus dilanjutkan. Menteri Kehutanan memiliki komitmen untuk melanjutkan moratorium,” katanya.

Moratorium sudah berhasil menekan deforestasi dari 3,5 juta hektar per tahun sampai 450.000 hektar per tahun. Dengan adanya penundaan izin selama 2 tahun, maka pemerintah akan memiliki cukup waktu untuk penyempurnaan tata kelola hutan dalam upaya pengurangan emisi akibat deforestasi (perusakan hutan) dan pemanfaatan lahan gambut.

“Memang yang menjadi masalah adalah implementasi di lapangan, bukan di kebijakan pemerintah,” Hadi mengatakan.

Menanggapi hal ini, Yuyun Indradi, juru kampanye Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa yang terjadi sekarang masih bersifat business as usual meskipun ada moratorium. Hal ini dikatakan terutama menyangkut masalah tenurial yang menurutnya belum ada perkembangan signifikan. “Moratorium sebaiknya bukan dibatasi waktu, tetapi capaian. Dengan capaian tersebut maka akan kelihatan apakah moratorium akan dilanjutkan atau tidak,” kata Yuyun.

Menanggapi hal ini, Nabiha Shahab dari Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ mengatakan bahwa moratorium sudah memiliki capaian. Setidaknya sudah ada pengukuhan tata batas hutan yang sudah diselesaikan sejauh ini dalam konteks gerakan One Map. Inisiatif ini dipimpin oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya. BIG yang akan melakukan pengolahan dan standarisasi citra satelit yang dilakukan oleh LAPAN sehingga akan menghasilkan peta yang lebih akurat.

Lebih lanjut Yuyun menggarisbawahi bahwa penguatan substansi moratorium itu lebih penting daripada sekedar perpanjangan moratorium. Bagaimanapun moratorium juga berdampak pada hak tenurial masyarakat adat yang bergantung pada hutan. Ketidakpastian dan ketimpangan penguasaan kawasan hutan menghambat pencapaian efektifitas dan keadilan dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

“Penundaan ijin itu mudah kalau pemerintah memiliki kepemimpinan yang kuat,” tegas Yuyun sembari menekankan pentingnya perbaikan tata kelola hutan melalui reformasi kebijakan tenurial.***

Published in Featured

Laju deforestasi di Indonesia yang mengkawatirkan sudah menarik perhatian dunia. Pada 2011, Kementerian Kehutanan merilis angka 450.000 hektar per tahun sebagai laju deforestasi. Data dasar ini cukup berguna untuk memberikan informasi lain termasuk jumlah luasan hilangnya tutupan hutan primer sebagai bahan penghitungan emisi karbon. Angka ini selanjutnya akan menjadi dasar penting dalam kegiatan pengurangan emsi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

Menurut Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, mungkin angka tersebut benar. Tetapi yang lebih penting menurutnya bukan pada kesimpulan tetapi juga metodologi yang menghasilkan angka tersebut. “Oleh karena itu, tujuan diskusi ini adalah untuk mendapatkan metodologi kelas dunia yang dapat diterima, kokoh, dan transparan,” katanya dalam pembukaan acara diskusi bertajuk “Towards Robust Deforestation Calculation Methodology” di Jakarta pada 7-8 Februari 2013.

UKP4 dan Kementerian Kehutanan mengundang lebih dari 50 pakar kehutanan dan pengamat lingkungan nasional dan internasional dalam acara tersebut. Para pakar itu antara lain datang dari Amerika Serikat, Inggris, Brazil, dan Jepang. Diskusi ini dimaksudkan untuk mengkritisi data Kementerian Kehutanan serta memberi masukan pada metodologi penghitungan angka laju deforestasi yang kokoh dan transparan. Kuntoro menekankan bahwa kekokohan metodologi dan transparansi proses penghitungan laju deforestasi itu sangat penting sehingga hasilnya menjadi informasi yang dipercaya oleh masyarakat luas. Masukan dari diskusi ini penting agar tidak terjadi kerancuan dalam klasifikasi lahan seperti tertera dalam data Kementerian Kehutanan. Selama ini citra satelit Landsat adalah data utama yang digunakan karena kontinuitas ketersediaan datanya dan tingginya resolusi data. Peserta diskusi menyarankan perlunya dipertimbangkan penggunaan jenis data yang berbeda sambil terus menyempurnakan metodologi demi keakuratan hasil perhitungan secara keseluruhan.

Tasso Azevedo, mantan pimpinan Badan Kehutanan Brazil yang juga memiliki tantangan besar dengan pengelolaan Hutan Amazon, mengatakan bahwa selama sembilan tahun mengembangkan sistem pemantauan dan perhitungan laju deforestasi kata kuncinya adalah keterbukaan dan kekonsistenan.  Menurut Azevedo yang terpenting adalah menciptakan proses dimana data tersedia bagi para pengambil keputusan untuk bertindak cepat. Panel diskusi dihadiri oleh ahli-ahli dari Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Pertanian, Kementrian Kehutanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pertanahan Nasional  (BPN), serta peneliti dari berbagai badan penelitian internasional.

Nirarta Samadhi, Deputi V UKP4, mengatakan, “Kita berada di sini hari ini karena emisi landbased di Indonesia. Kita di sini untuk membantu Indonesia menemukan komitmen internalnya. Metode yang Anda gunakan hari ini belum cukup. Perlu satu pendekatan dan inovasi yang baru daripada mencoba memperbaiki pendekatan-pendekatan yang digunakan sekarang.” Menurut Nirarta, jumlah emisi dan angka yang cukup untuk penegakan hukum mudah didapatkan. Tetapi untuk pertanyaan mengenai emisi, yang diperlukan adalah estimasi yang terbaik disertai dengan transparansi dan konsistensi. “Kami perlu sesuatu yang konkret tahun ini termasuk transparansi. UKP4 dan Kementerian Kehutanan akan mengerjakan suatu target yang dapat dilihat yang akan kita komunikasikan tahun ini,” katanya.

Azevedo menambahkan bahwa yang jauh lebih penting adalah bagaimana menyikapi deforestasi itu sendiri, bukan pada benar atau salahnya angka yang dikeluarkan. Namun, ada hal yang jauh lebih penting yang tetap harus diingat. Kuntoro berpesan agar tidak melupakan tujuan besar diskusi ini yaitu pentingnya kepercayaan publik terhadap informasi ini demi tercapainya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. “REDD lingkupnya jauh lebih luas dari sekedar mempertahankan pohon berdiri di hutan. Yang penting menjaga kesejahteraan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan. Merekalah kunci keberhasilan mempertahankan hutan,” ujarnya.***

Published in Featured

 

Pertengahan November ini, terjadi satu momen penting dalam upaya terciptanya Satu Peta (One Map) Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyerahkan peta adat kepada Badan Informasi Geospasial (BIG), lembaga yang bertanggung jawab dalam pembuatan peta Indonesia. Penyerahan ini dimediasi oleh Kepala UKP4 yang juga ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, Kuntoro Mangkusubroto. Peta adat yang akan memperkaya isi One Map Indonesia tersebut akan membantu memperjelas serta mempertahankan keberadaan masyarakat adat.

Penyerahan peta adat yang berlangsung di kantor UKP4 pada 14 November 2012 diserahkan Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababan, dan Koordinator Jaringan Pemetaan Partisipatif (JKPP), Kasmita Widodo, kepada ketua BIG, Asep Karsidi. Selain Kuntoro, penyerahan ini disaksikan oleh sekitar 20 orang perwakilan masyarakat adat anggota AMAN dengan pakaian adat mereka masing-masing.

Abdon Nababan menyatakan, “(Pemetaan wilayah adat) ini adalah upaya masyarakat adat untuk hadir di negaranya sendiri. Dengan peta ini kita jadi tahu di mana keberadaan masyarakat adat dan sebarannya." Abdon menambahkan, peta tersebut dirintis sejak belasan tahun lalu dengan melibatkan berbagai anggota mereka dan juga telah didaftarkan ke Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Abdon mengakui bahwa akurasi peta tersebut perlu perbaikan, karena sudah cukup lama dan teknologi pemetaan terus berkembang. Karenanya, AMAN sangat menantikan dukungan dari lembaga seperti BIG untuk memperbaikinya.

“Ini yang pertama kali di negeri ini. One Map yang akan diperkaya dengan peta dan lokasi masyarakat adat. Mengapa ini penting? Karena untuk tahu wilayah adat, hingga tahu untuk mempertahankan wilayah itu,” kata Kuntoro.

One Map Indonesia adalah referensi tunggal satu peta Indonesia yang nantinya akan menjadi acuan semua pihak secara mudah dan benar. Momentum penyatuan peta, antara lain melalui penyamaan standar dan referensi peta ini, kembali diperoleh dengan adanya Inpres No. 10/2011 yang menginstruksikan penerbitan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang direvisi bersama setiap enam bulan sekali dengan menyertakan masukan-masukan masyarakat.

Harus diakui hidup jutaan orang di Indonesia bergantung pada hutan dan hasil-hasil hutan. Di dalamnya termasuk masyarakat adat yang sebagian besar di antaranya masih hidup dalam kekurangan. Namun, sistem kepemilikan hak atas tanah yang ada saat ini sangat kompleks. Masih terdapat tumpang tindih hak pengelolaan terutama dalam kawasan hutan antara negara dan masyarakat adat. Dengan demikian, kejelasan dan pengukuhan kawasan hutan dan pengakuan hak adat merupakan elemen penting yang diperlukan untuk menekan angka konflik dan perbaikan tata kelola kawasan hutan di Indonesia.

“Memperbaiki tata kelola hutan dan kepemilikan lahan sejalan dengan usaha kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Kita tidak dapat mengelola aset alam Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan bila kompleksitas kepemilikan lahan ini tidak terselesaikan dengan baik,” jelas Kuntoro.

Besarnya potensi hutan dan lahan gambut Indonesia tidak akan bertahan lama dan membawa manfaat kembali ke masyarakat tanpa pengelolaan yang arif dan bertanggung jawab. Di pihak lain, masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki peranan penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Kelompok masyarakat ini kehidupannya menyatu dengan hutan sehingga cenderung memiliki keunggulan cara pandang dan kemampuan teknis dalam tata kelola hutan.

 

Published in Featured

Tim Kerja Monitoring Moratorium dari Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia (Satgas REDD+) melanjutkan upaya untuk menggalang masukan dari masyarakat luas demi menyempurnakan revisi ketiga Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) bulan November mendatang. 

Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan mengadakan lokakarya dua hari bertajuk Tengah Periode Menuju Pemutakhiran PIPIB revisi ketiga. Acara berlangsung di Jakarta pada 4-5 September 2012. Hampir 100 orang menghadiri lokakarya tersebut. Mereka berasal dari instansi pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi, antara lain Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Indonesia Climate Change Centre-Dewan Nasional Perubahan Iklim (ICCC-DNPI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), SEKALA, Union of Concerned Scientist, Greenpeace, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), World Resources Institute (WRI), Koalisi Masyarakat Sipil, WALHI Kalteng, WARSI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan beberapa media utama.  

“Lokakarya ini menegaskan pentingnya kerjasama  berbagai badan pemerintah dalam upaya perbaikan tata kelola kawasan hutan dan lahan gambut. Kepemilikan yang kuat dari semua pihak terhadap hasil akhir PIPIB merupakan prasyarat penting untuk mencapai tata kelola perizinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang lestari, berkeadilan, dan kuat dari segi ekonomi,” kata Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, dalam kesempatan berbeda. 

Kuntoro sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap proses dialog yang melibatkan semua pihak secara lintas sektor dan setara. Hal ini akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam memenuhi komitmen sukarela pemerintah untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26%-41%, atau setara dengan 767 mega ton setara CO2, sebagai negara dengan stok karbon terbesar di dunia sembari mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7persen per tahun melalui pengembangan REDD+. 

“Banyak yang mengatakan bahwa target tersebut terlalu tinggi, tetapi saya melihatnya sebagai kesempatan untuk bekerja lebih keras, yang berarti kolaborasi,” ujar Nirarta Samadhi, Ketua Pokja Monitoring Moratorium dan Deputi V UKP4 dalam pidato pembukaan lokakarya. 

Nirarta mendorong agar masyarakat termasuk LSM untuk  ikut membantu memberikan masukan berdasarkan temuan di lapangan terkait moratorium. Masukan tersebut sangat esensial dalam mempercepat penyempurnaan PIPIB. Namun, ia juga menegaskan kembali bahwa revisi PIPIB bukan sekedar penambahan atau pengurangan luas kawasan yang tercakup dalam moratorium. 

Menurut Nirarta,  seluruh badan dan lembaga pemerintah memerlukan satu peta rujukan. Dalam hal ini, pemerintah telah menginisiasi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam penyatuan peta yang dikenal sebagai One Map. PIPIB menjadi salah satu wahana penting yang berkontribusi dalam pembuatan satu peta tersebut. Peta ini juga diperlukan oleh kalangan akademisi dan LSM bahkan juga kalangan bisnis. 

Masalah koordinasi lintas sektor termasuk berbagai badan pemerintah, baik di tingkat nasional dan daerah, juga menjadi sorotan para peserta. Dalam pandangan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), ada beberapa hal yang belum menemukan kesepakatan dari semua pihak terkait, bahkan termasuk definisi “lahan gambut”. Tidak mengherankan kalau tiga kementerian bekerja berdasarkan definisi gambut yang mereka tetapkan sendiri. Sementara itu, para akademisi juga memiliki alasan tersendiri mengenai definisi yang mereka gunakan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab perbedaan data luasan lahan gambut dari  berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, DNPI mengusulkan lahan gambut  didefinisikan secara rinci bukan hanya dari kedalamannya tapi juga dari kadar abu (ash content) dan kandungan berat karbon organiknya.

Peta Moratorium sesuai Inpres No. 10/2011 harus diperbarui setiap enam bulan sekali. Revisi kedua dilakukan pada Mei 2012. Peta indikatif yang berskala 1:250.000 ini akan menjadi dasar penentuan informasi luasan kawasan hutan dan lahan gambut. Luasan ini diharapkan akan menjadi dasar penghitungan pengurangan emisi karbon di Indonesia.

 

Published in Featured

Tim Kerja Monitoring Moratorium dari Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia akan mengadakan Lokakarya menjelang keluarnya Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) revisi Ketiga, pada 4-5 September 2012 di Hotel Borobudur, Jakarta. Lokakarya ini dirancang sebagai forum multipihak, baik dari sisi pemerintah maupun publik, dalam tindak-lanjut usaha pemantauan pelaksanaan Inpres No. 10/2011 tentang Penundaan Penerbitan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang lebih sering dikenal dengan Inpres Moratorium Pelembagaan koordinasi yang multipihak dalam rangka pengumpulan data secara eksplisit dapat  terlihat dari proses revisi PIPIB yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Revisi PIPIB terakhir dikeluarkan pada akhir Mei 2012. Revisi ketiga direncanakan akan dikeluarkan pada akhir November 2012.  

Melalui Lokakarya Nasional Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dalam Kerangka Inpres 10/2011 ini, Satgas REDD+ mengajak semua pihak untuk ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan kompleksitas masalah perijinan dan tata kelola hutan dan lahan gambut di Indonesia yang penuh dengan berbagai konflik kepentingan. Kepala UKP-PPP yang juga ketua Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, Kuntoro Mangkusubroto akan membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam lokakarya ini.     

Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, berbagai organisasi masyarakat sipil dan adat, lembaga donor, dan perwakilan dari lembaga non‐pemerintah lainnya diharapkan akan hadir untuk memberikan rekomendasi untuk proses   revisi Peta Iindikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) selanjutnya. Beberapa isu strategis yang akan dibicarakan secara intensif pada lokakarya ini diantaranya adalah: (1) masalah metodologis dalam revisi PIPIB, (2) Inisiatif-inisiatif dalam pemantauan moratorium, (3) Pemetaan kawasan adat sebagai instrumen tata kelola hutan dan lahan gambut, (4) Resolusi konflik melalui penataan ruang, dan (5) Tindak lanjut pasca berakhirnya Inpres nomor 10/2011.

Satgas REDD+ menyadari Inpres 10/2011 belum dapat menyelesaikan permasalahan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan, ia lebih merupakan penciptaan ruang bagi pelaksanaan upaya untuk memperbaiki landasan tata kelola lahan dan hutan di Indonesia. Tata kelola hutan dan lahan yang baik, dimana hak tenurial semua pihak mampu ditegakkan dengan adil dan efektif  oleh  pemerintah, mutlak diperlukan dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan (Sustainable Growth with Equity), sesuai arahan Presiden RI. Karena itu, Satgas memandang Moratorium ini merupakan momentum penting dari serangkaian upaya perbaikan rezim perizinan di Indonesia, dengan mulai mempraktekkan secara sungguh-sungguh prinsip‐prinsip tata kelola yang baik yaitu  transparansi, partisipatif, akuntabel dan berintegritas.

 
Published in Featured
Page 1 of 2

Strategi dan Rencana Implementasi MRV

Reference Emission Level

Tingkat Emisi Rujukan (Reference Emission Level) Provinsi Kalimantan Tengah

Download 
(PDF, 14.6 MB)
 

Naskah Strategi Nasional REDD+

Download PIPIB Revisi 4


Download peta geodatabase Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan Revisi IV.  PIPIB Rev.4 (47.5 MB); PIPIB Rev.3 (47.3 MB); PIPIB Rev.2 (49 MB); PIPIB Rev.1 (71 MB); PIPIB Rev.0 (104 MB). SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013.

Visualisasi PIPIB Revisi 4 dapat dilihat melalui: www.ukp.go.id/peta-indikatif-penundaan-izin-baru dan webgis.dephut.go.id

Artikel terkait

REDD+ Support

Kesadaran akan peranan hutan akan menimbulkan rasa berkepentingan yang mendalam. Kita semua dapat menjadi bagian pelestarian hutan di Indonesia, berikan dukungan anda disini Support REDD+ Indonesia

Satgas REDD+
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta 10110, Indonesia. 
Phone +62213500234, +62213522703 Fax. 62212314147 - Site office: Phone +622134835414 Fax. +622134835415
Email: info@satgasreddplus.org