Pemberitahuan: Berakhirnya website Satgas REDD+

Sesuai dengan berakhirnya mandat Satgas REDD+ seperti tertuang dalam Keppres No. 5/2013 ini, maka setelah 30 Juni 2013,  website Satgasreddplus.org ini tidak akan dimutakhirkan lagi terhitung sejak tanggal tersebut, dan akan dipindah untuk keperluan selanjutnya.
A+ A A-

Kelompok Kerja Propinsi Percontohan

Kelompok Kerja Propinsi Percontohan dalam program REDD+ di Indonesia merupakan satu hal yang mendasar dalam kaitannya dengan kucuran dana 1 milyar dolar AS dari Norwegia untuk masalah iklim di Indonesia. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Surat Niat (LoI) pada 2010, Kalimantan Tengah sebagai propinsi percontohan sejauh ini sudah mendapatkan capaian yang cukup signifikan. Tim Pokja sudah berhasil bekerjasama dengan banyak pihak untuk mendirikan satu Sekretaris Bersama dan Pusat Pelatihan bersama yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan kantor-kantor dinasnya di tingkat daerah.

Pokja ini akan memonitor kegiatan-kegiatan penambangan dan penebangan hutan, konversi hutan, penguraian masalah yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon, perijinan dan perundangan, serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan alih fungsi lahan (land swap). Namun hal utama yang sedang dikerjakan di Kalimantan Tengah adalah penyusunan strategi propinsi dan peta dasar sebelum dijadikan model untuk delapan calon propinsi mitra sampai dengan Nopember 2012.

Pokja ini menggarisbawahi pentingnya satu peta dasar Kalimantang Tengah yang akan dijadikan rujukan selama pelaksanaan REDD+ ini. Apalagi di propinsi percontohan masih sarat dengan peraturan dan perijinan penggunaan lahan yang saling tindih. Peraturan-peraturan yang ada tetap dianggap sebagai peraturan hukum yang berkekuatan hukum sekalipun menimbulkan pertentangan hukum dalam pelaksanaannya. Perundangan di sini misalnya Peraturan Daerah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Kehutanan.

Tim Pokja sedang berupaya menggelar konsultasi ke 14 kabupaten yang melibatkan pemerintah dan lembaga nonpemerintah untuk memastikan kepemilikan satu peta bersama tersebut. Bahkan sedang diupayakan pula peta ini akan dimaksudkan dalam Peraturan Daerah. Pemetaan tersebut akan terus dikembangkan sambil tetap dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Program

Pokja Propinsi Percontohan tetap melanjutkan beberapa agenda yang sedang dan akan dijalankan:

  • Pendirian Sekretaris Bersama (Sekber) dan Pusat Pelatihan di Kalimantan Tengah pada bulan Januari 2012 yang akan tetap difungsikan sampai akhir tahun ini.
  • Penyusunan satu peta bersama dan pengumpulan informasi dasar sudah dimulai awal tahun 2012. Diharapkan proses pemetaan dan pengumpulan data tersebut akan berlangsung sampai akhir Juli 2012. Dalam hal ini akan dibuat satu peta bersama Kalimantan Tengah termasuk pemetaan klaim-klaim atas tanah adat.
  • Tim Pokja Strategi sudah memulai safari keliling (roadshow) ke sembilan provinsi yang akan dijadikan percontohan dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Bekerjasama dengan Pokja Propinsi Percontohan, tim ini mulai menyosialisasikan dan memberikan fasilitasi proses dan substansi Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP). Pokja Propinsi Percontohan memproyeksikan proses penyusunan SRAP berlangsung dari awal tahun ini sampai Oktober 2012.
  • Melakukan inisiatif strategis seperti halnya Surat Perjanjian Kerjasama yang dimulai awal Maret sampai akhir Desember 2012.
  • Pokja ini merencanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan delapan propinsi mitra yang dimulai dari Maret sampai Mei 2012. 
  • Pembuatan peta dasar dan pengumpulan data dasar di delapan propinsi  yang akan mulai pada pertenghan April sampai dengan akhir Nopember 2012. 
  • Pokja juga menyadari akan pentingnya bekerja bersama dengan masyarakat setempat. Rencananya akan melakukan proyek khusus di bekas lahan padi seluas satu juta hektar. Pokja ini juga menyadari bahwa diperlukan pemetaan desa-desa yang akan  dijadikan mitra dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki pola pencaharian hidup yang berkelanjutan.
  • Dalam konteks ini, pemetaan yang dihasilkan akan dipakai bersama baik di tingkat propinsi dan kabupaten. Gubernur Kalimantan Tengah bersedia memasukkan peta tersebut ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Peta tersebut akan dipergunakan oleh banyak pihak terutama untuk perencanaan tata guna lahan hijau oleh banyak pemangku kepentingan. Karena itu, sampai dengan Juli 2012, akan diadakan konsultasi ke 14 kabupaten dengan melibatkan pemerintah dan LSM untuk memastikan kepemilikan peta tersebut. Hal tersebut juga menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (spatial planning).

Berikut adalah enam kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk:

  • Penanggulangan kebakaran hutan dalam rangka mengeliminasi kobaran api yang tak terkendali dari lahan
  • Pengelolaan dan infrastruktur spasial. Tujuannya untuk membuat perencanaan spasial yang lebih rinci, sistem yang efektif untuk mengelola pembangunan spasial dan membangun infrastruktur makro.
  • Pengelolaan dan konservasi lahan gambut lestari. Tujuannya untuk merehabilitasi dan menjaga lahan gambut dan sumber-sumber daya hutan yang ada.
  • Revitalisasi pertanian. Tujuannya untuk meningkatkan produktifitas pertanian atas sebuah lahan melalui diversifikasi dan intensifikasi sistem pertanian, meningkatkan praktek-praktek dan infrastruktur pengelolaan air dan tanah, serta pembatasan pengmbangunan di lahan-lahan yang baru.
  • Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosio ekonomi dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan.
  • Pembangunan kelembagaan dan kemampuan yang dimaksudkan untuk membangun sebuah dasar dan kapasitas kelembagaan yang efektif untuk rehabilitasi, revitalisasi serta pengelolaan lahan bekas padi untuk jangka panjang.

 

Strategi dan Rencana Implementasi MRV

Reference Emission Level

Tingkat Emisi Rujukan (Reference Emission Level) Provinsi Kalimantan Tengah

Download 
(PDF, 14.6 MB)
 

Naskah Strategi Nasional REDD+

Download PIPIB Revisi 4


Download peta geodatabase Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan Revisi IV.  PIPIB Rev.4 (47.5 MB); PIPIB Rev.3 (47.3 MB); PIPIB Rev.2 (49 MB); PIPIB Rev.1 (71 MB); PIPIB Rev.0 (104 MB). SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013.

Visualisasi PIPIB Revisi 4 dapat dilihat melalui: www.ukp.go.id/peta-indikatif-penundaan-izin-baru dan webgis.dephut.go.id

Satgas REDD+ Menyapa

"Bagi Indonesia supaya dapat memanifestasikan nilai ekonomi tinggi dari hutan lindungnya, diperlukan upaya untuk mengenali secara cerdas nilai kearifan kuno yang masih dianut oleh masyarakat adat yang masih mengelola hutan dengan lestari dengan melindungi hak-hak mereka atas tanah adat." 

Chandra Kirana,
Ketua Tim Kerja Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak 

Selanjutnya...

REDD+ Support

Kesadaran akan peranan hutan akan menimbulkan rasa berkepentingan yang mendalam. Kita semua dapat menjadi bagian pelestarian hutan di Indonesia, berikan dukungan anda disini Support REDD+ Indonesia

Satgas REDD+
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta 10110, Indonesia. 
Phone +62213500234, +62213522703 Fax. 62212314147 - Site office: Phone +622134835414 Fax. +622134835415
Email: info@satgasreddplus.org 

Video Ekslusif

Wawancara Eksklusif dengan Bapak Emil Salim mengenai REDD+. Video lainnya...